Oleh: Ade Permana Kurniawan
Ketua Bidang Kerja Sama Bisnis dan Pengembangan Jaringan
Himpunan Pengusaha KAHMI Lampung
Di awal masa jabatannya, pemerintahan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela tampil dengan narasi optimisme. Pertumbuhan ekonomi Lampung diklaim membaik, kemiskinan disebut menurun, dan berbagai indikator makro dipresentasikan sebagai bukti bahwa roda pembangunan bergerak ke arah yang benar.
Namun, di balik deretan angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang tidak bisa dihindari: apakah ekonomi Lampung benar-benar berubah, atau sekadar terlihat lebih baik di atas kertas?
Tulisan ini tidak menafikan data resmi. Justru sebaliknya, artikel ini berangkat dari data ekonomi itu sendiri untuk menguji apakah klaim keberhasilan pemerintah benar-benar sejalan dengan realitas sosial dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
Pertumbuhan Ekonomi: Naik, tapi Belum Melompat
Secara statistik, ekonomi Lampung tumbuh di kisaran 5 persen sepanjang 2025. Angka ini kerap dipromosikan sebagai capaian positif pemerintahan Mirza–Jihan. Namun pertumbuhan tersebut belum dapat disebut sebagai lompatan struktural, apalagi transformasi ekonomi.
Pertumbuhan Lampung sejatinya sudah berada di jalur pemulihan pasca pandemi bahkan sebelum Mirza–Jihan menjabat. Artinya, kenaikan ini lebih tepat dibaca sebagai kelanjutan tren nasional, bukan hasil terobosan kebijakan daerah yang inovatif dan berdampak luas.
Lampung tetap berada di posisi menengah, baik secara nasional maupun di Sumatra. Ia tidak muncul sebagai provinsi dengan akselerasi ekonomi yang menonjol. Dengan kata lain, Lampung tumbuh karena waktu bergerak, bukan karena mesin ekonomi daerah benar-benar diperkuat.
Pengangguran: Cermin Paling Jujur dari Ekonomi yang Tidak Inklusif
Jika pertumbuhan ekonomi memang berkualitas, indikator pertama yang seharusnya membaik adalah penyerapan tenaga kerja. Namun data justru menunjukkan ironi: tingkat pengangguran terbuka di Lampung stagnan dan tidak mengalami penurunan signifikan.
Ini adalah alarm keras yang sering diabaikan.
Pertumbuhan ekonomi yang gagal menciptakan lapangan kerja berarti pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir sektor dan kelompok, bukan oleh mayoritas rakyat. Kaum muda, lulusan baru, serta pekerja sektor informal masih berhadapan dengan realitas yang sama: sulitnya pekerjaan layak dengan upah yang memadai.
Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi Lampung kehilangan “giginya” — ia tidak menggigit persoalan paling mendasar masyarakat.
Kemiskinan Menurun, tapi Jangan Terlalu Cepat Bertepuk Tangan
Penurunan angka kemiskinan kerap dijadikan kartu truf pemerintah daerah. Namun pembacaan yang lebih jujur menunjukkan bahwa penurunan tersebut tidak sepenuhnya lahir dari kebijakan daerah yang progresif.
Sejumlah faktor nasional turut berperan besar, seperti: bantuan sosial pemerintah pusat, fluktuasi harga komoditas, serta stabilisasi inflasi nasional. Lebih jauh, penurunan kemiskinan tidak terjadi secara merata antarwilayah. Daerah pedesaan memang menunjukkan perbaikan secara statistik, tetapi kualitas hidup masyarakat — akses jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan — masih jauh dari ideal.
Kemiskinan boleh turun dalam angka, tetapi kerentanan ekonomi rakyat tetap tinggi.
Ekonomi Konsumtif: Penyakit Lama yang Tak Kunjung Sembuh
Struktur ekonomi Lampung hingga kini masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan penjualan komoditas mentah. Pemerintahan Mirza–Jihan kerap berbicara soal hilirisasi, namun implementasinya masih terbatas pada program simbolik dan bantuan alat.
Belum terlihat secara nyata:
kawasan industri berbasis pertanian yang serius, ekosistem UMKM yang terhubung dengan pasar besar, maupun investasi padat karya yang menyerap tenaga kerja lokal.
Selama Lampung hanya menjual bahan mentah dan hidup dari belanja konsumsi, ekonomi daerah akan selalu rapuh, mudah terguncang, dan miskin nilai tambah.
Infrastruktur Ekonomi: Jalan Rusak, Logistik Mahal
Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari infrastruktur. Namun di luar pusat kota, kondisi jalan rusak masih menjadi penghambat utama aktivitas ekonomi rakyat. Biaya logistik tinggi, distribusi hasil pertanian lambat, dan daya saing produk lokal terus melemah.
Selama pembangunan infrastruktur ekonomi tidak dilakukan secara merata, maka wacana pertumbuhan hanya akan berputar di ruang konferensi dan laporan resmi — tidak pernah benar-benar sampai ke sawah, kebun, dan pasar rakyat.
Birokrasi: Faktor Sunyi yang Menggerogoti Ekonomi
Pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam waktu singkat memunculkan spekulasi serius. Padahal, stabilitas birokrasi adalah syarat mutlak keberhasilan kebijakan ekonomi.
Tanpa birokrasi yang solid, program sebaik apa pun akan berhenti di atas kertas. Sayangnya, publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai. Ketertutupan ini berisiko melahirkan ketidakpercayaan dan memperkuat kesan bahwa reformasi birokrasi masih sebatas jargon.
Penutup: Ekonomi Tumbuh, tapi Rakyat Belum Bergerak Pemerintahan Mirza–Jihan memang berhasil menjaga stabilitas dan menampilkan angka ekonomi yang relatif aman. Namun stabilitas bukanlah transformasi, dan angka bukanlah kesejahteraan.
Pertanyaan paling jujur yang harus dijawab pemerintah hari ini adalah: apakah hidup rakyat Lampung terasa lebih ringan dibanding setahun lalu?
Jika jawabannya masih ragu, maka pemerintah perlu berhenti merayakan statistik dan mulai membongkar akar persoalan:
ketimpangan wilayah, ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja, birokrasi yang belum sepenuhnya sehat, serta pembangunan yang masih elitis.
Lampung tidak membutuhkan laporan yang indah.
Lampung membutuhkan keberanian politik untuk mengubah struktur ekonomi, meski itu tidak selalu populer.
Dan di situlah pemerintahan Mirza–Jihan sedang diuji — bukan oleh lawan politik, tetapi oleh realitas.
